JAKARTA - Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga membawa risiko serius terhadap ketahanan pangan nasional.
Puluhan ribu hektare sawah dilaporkan terdampak, memunculkan kekhawatiran akan potensi gagal panen dalam skala besar.
Di tengah situasi tersebut, peran industri asuransi menjadi krusial untuk memberikan kepastian perlindungan bagi petani, pemilik aset, hingga pemerintah daerah.
Otoritas Jasa Keuangan menilai kondisi ini sebagai momentum penting bagi perusahaan asuransi dan reasuransi untuk menunjukkan kesiapsiagaan dalam menangani risiko bencana alam.
Dorongan agar proses perhitungan dan klaim segera dilakukan diharapkan dapat memberikan kepastian bagi para pemegang polis, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap industri asuransi nasional.
OJK Dorong Percepatan Proses Klaim Asuransi
Otoritas Jasa Keuangan mendorong seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi untuk segera memproses perhitungan, pemetaan, serta klaim asuransi akibat bencana alam yang melanda wilayah Sumatra.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebut anjuran tersebut mencakup berbagai jenis pertanggungan, termasuk risiko gagal panen dan kerusakan puluhan ribu hektare sawah.
“Seluruh perusahaan asuransi, reasuransi, menyegerakan proses perhitungan, pemetaan, kemungkinan klaim asuransi, untuk segala hal, baik itu untuk jiwa, maupun juga untuk aset, dan juga termasuk hal-hal yang terkait dengan potensi gagal panen atau kerusakan,” ujar Mahendra, belum lama ini.
Mahendra menegaskan bahwa langkah cepat sangat dibutuhkan agar para pemegang polis memperoleh kepastian hak klaim dalam waktu dekat, khususnya di tengah kondisi darurat akibat bencana.
Mekanisme Klaim Tetap Mengacu Ketentuan Polis
Meski mendorong percepatan, OJK menekankan bahwa mekanisme klaim tetap harus disesuaikan dengan skema dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing produk asuransi.
Hal ini mengingat setiap polis memiliki karakteristik risiko yang berbeda, baik untuk asuransi jiwa, aset, maupun pertanian.
Mahendra menyampaikan bahwa perbedaan karakteristik produk tidak seharusnya menjadi penghambat dalam memberikan kepastian kepada pemegang polis. Justru pada saat seperti inilah industri asuransi diuji untuk menunjukkan komitmen dalam memenuhi kewajibannya.
Menurutnya, bencana alam yang terjadi di Sumatra menjadi pengingat bahwa risiko di luar kendali manusia memerlukan skema penjaminan yang matang dan mudah diakses oleh masyarakat.
Pentingnya Penguatan Skema Asuransi Bencana
Mahendra juga menyoroti perlunya peningkatan pemahaman seluruh pihak terhadap kebutuhan asuransi dan penjaminan risiko bencana.
Ia menganjurkan agar perusahaan asuransi dan reasuransi mampu menyusun kerangka produk yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat luas.
“Kami berharap hal ini menjadi peringatan bagi kita semua dan pada gilirannya kami mendorong perusahaan asuransi untuk menyiapkan produk yang tepat untuk semua jenis risiko tadi dan juga besarannya,” ujarnya.
Selain itu, Mahendra menilai bahwa perlindungan terhadap aset-aset pemerintah masih belum optimal.
Meski sebagian besar aset telah diasuransikan, nilai pertanggungan kerap tidak mencerminkan nilai aset sebenarnya, sehingga potensi kerugian belum tertutup sepenuhnya.
Dampak Kerusakan Sawah dan Respons Pemerintah
Dalam kesempatan terpisah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulihkan puluhan ribu hektare sawah yang rusak di Sumatra akibat banjir dan tanah longsor.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi mendorong swasembada pangan hingga tingkat kabupaten.
Arahan itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara.
Presiden Ke-8 RI itu mengungkapkan bahwa pemerintah menerima laporan kerusakan lahan pertanian yang signifikan di tiga provinsi di Sumatra.
“Memang dilaporkan kalau tidak salah ada beberapa puluh ribu sawah yang rusak, 70.000 ya? Semua di tiga provinsi, 70.000 hektare yang rusak,” kata Prabowo.
Menurutnya, pemerintah akan segera mengembalikan fungsi sawah-sawah tersebut, sekaligus menyiapkan langkah antisipasi dengan membuka lahan pertanian baru dalam skala besar agar produksi pangan tetap terjaga.
